Keseimbangan Poros Kekuaan Militer Dunia Berpengaruh Terhadap Sosial Ekonomi Negara Berkembang

Keadidayaan militer Amerika mendorong negara tersebut untuk berperan dalam percaturan politik dunia secara agresif. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis dilakukan atas nama memerangi terorisme. Tindakan opesif brutal di lakukan dengan menggorbankan jutaan rakyat tak berdosa. PBB yang seharusnya berperan sebagai penengah justru menjadi agen negara-negara maju untuk menekan negara berkembeng. Kesenjangan ekonomi dunia membutuhkan peran poros militer lain yang sama kuat dan memiliki pengaruh yang besar. Peran ini diharapkan muncul dari China dan Rusia, karena secara potensial kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang kuat dan memiliki pengaruh yang kuat pada negara-negara komunis dan eks komunis.

Dalam beberapa tahun ini peran mereka dipentas dunia dilunturkan oleh move-move politik LSM agen-agen Amerika dan Barat untuk melemahkan pengaruh dan pentas politik mereka. Isu Tibet untuk China dan isu Kosovo untuk Rusia. Bagi Amerika melunturkan peran kedua negara tersebut merupakan taktik strategis untuk mengembalikan poros politik tetap berada di tangan Amerika. Hal ini diusahakan karena disadarinya populeritas Amerika di mata dunia mulai dipertanyakan berkaitan dengan isu invansi Amerika di Afghanistan dan Irak.

Polarisasi isu politik dunia dengan resesi ekonomi juga dilakukan oleh para pejabat Gedung Putih untuk menyembunyikan tanggungjawab mereka terhadap resesi dunia yang mulai terlihat. Harga minyak yang tinggi akibat berbagai kilang minyak di Timur Tengah yang tidak berproduksi menyebabkan harga minyak merokat dan sulit dikendalikan. Situasi politik di Irak memberi angin pesimis untuk mengoperasikan ladang-ladang minyak yang terbakar dan dirusak dengan sengaja akibat peperangan. Para analis dan politikus Amerika ‘mengabu-abukan’ hubungan kedua variabel ini.

Liga Arab yang berhasil mencetuskan suatu resolusi untuk memperkuat hubungan dengan China bukan tidak ada alasan. Mereka sadar ada kebutuhan penting Amerika untuk terus menggalang negara-negara monarki Timur Tengah untuk terus berada pada poros negara adidaya ini, tetapi bagi negara negara-negara Arab tidak ada keuntungan sedikitpun kecuali kekacauan politik yang semakin tidak stabil dan perseteruan Palestina Israel yang semakin sulit untuk dipecahkan. Ditambah lagi dengan prilaku Israel yang terus menyerang jalur Gaza.

Harus ada kesadaran dari negara-negara berkembang untuk mulai meseimbangkan pengaruh politik dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan militer dengan China dan Rusia. Manfaat politik yang akan didapatkan tidak hanya untuk jangka panjang tetapi kebutuhan strategis untuk perbaikan ekonomi dan mengurangi kontrol Amerika dan negara barat lainnya terhadap negara-negara berkembang.

Mempertegas Kembali Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam rangka terwujudnya NKRI yang tegas dan berwibawa, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah mempertegas kembali Zona Ekonomi Ekslusif kita. Pada tanggal 12 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda yang melahirkan “Wawasan Nusantara”.

Dalam deklarasi ini ditentukan bahwa batas perairan wilayah Republik Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Tanggal 18 Februari 1960 dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 yang menjamin adannya hak lintas damai (innocent passage) bagi kapal-kapal asing di perairan Indonesia yang menggantikan hak lintas bebas (free passage).

Kemudian pada tahun 1973 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang didasarkan pada wilayah perairan Indonesia, maka diadakanlah perjanjian atau persetujuan mengenai garis batas dan landas kontinen dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Australia, Singapura dan India.

Poin-poin penting mengenai batas-batas wilayah RI sebagai berikut ini:
a. Perjanjian RI dan Malaysia mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna (Laut China Selatan). Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur, mulai berlaku tanggal 7 November 1969.
b. Perjanjian RI dengan Thailand mengenai Landas Kontinen Selat Malaka bagain Utara dan Laut Andaman. Perjanjian ini diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971 yang diberlakukan mulai tanggal 7 April 1972.
c. Perjanjian Landas Kontinen RI dengan Malaysia dan Thailand. Diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 1971 di Kuala Lumpur yang diberlakukan mulai tanggal 16 Juli 1973.
d. Perjanjian RI dengan Australia mengenai penetapan batas dasar Laut Arafuru dan daerah Utara Papua – Papua Nugini. Perjanjian ini diadakan di Canberra tanggal 18 Mei 1971 dan mulai berlaku tanggal 18 November 1973.
e. Perjanjian RI dengan Australia mengenai penetapan garis batas daerah-daerah dasar laut selatan Pulau Tanibar dan Pulau Timor. Perjanjian ini diadakan di Jakarta tanggal 9 Oktober 1973 dan mulai berlaku pada tanggal 8 November 1973.
f. Perjanjian berbatasan RI dengan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah (laut teritorial). Diadakan di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 yang diberlakukan pada tanggal 25 Mei 1973.
g. Perjanjian perbatasan RI dengan India mengenai penetapan garis batas dan landas kontinen Laut Andaman. Perjanjian ini diadakan di Jakarta tanggal 25 Agustus 1974 dan mulai berlaku pada saat ditandatangani.

Langkah AS Dalam Liberalisasi Perdagangan Menyurut Setelah Produk China Membanjiri Seluruh Dunia

Amerika Serikat (AS) yang dulu gagah secara ekonomi dengan memaksa dan menekan, bahkan dengan tindakan fisik. Menyerukan agar semua negara masuk dalam ekonomi pasar bebas, dengan membuka keran import atas segala produk dan jasa apapun.

Dengan organisasi dan lembaga yang dikendalikan negara-negara industri maju dan kuat lainnya, seperti IMF dan Bank Dunia. Sekarang ini disaat ekonominya mulai mengalami kemunduran dan daya beli masyarakat AS menurun, tindakan-tindakan proteksi sangat mewarnai kebijakan ekonomi AS.  ( Tulisan selanjutnya ).