Aliran Dana Bank Indonesia (BI)

Dana BI melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang didirikan Bank Indonesia (BI) sebagian besar digunakan uuntuk penyelesaian masalah hukum. Salah satu kasus yang banyak menyedot dana ini adalah kasus BLBI. Koordiantor Divisi Informasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan publik harus terus mengawal penanganan perkara tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar politisasi kasus yang terjadi belakangan tidak semakin membesar.

Berdasarkan surat laporan Ketua BPK Anwar Nasution kepada KPK tentang aliran dana BI tertanggal 14 November 2006, mengungkapkan aliran dana untuk penyelesaian masalah hukum pejabat BI. Besarnya ongkos penyelesaian masalah hukum tidak hanya Rp68,5 miliar dana milik YPPI, bahkan masih ditambah Rp27,7 miliar dana anggaran BI sehingga totalnya mencapai Rp96,25 miliar. Anggaran resmi BI senilai Rp27,75 miliar digunakan untuk membayar lawyer fee untuk kantor pengacara atau penasihat hukum. Biaya untuk perkara mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono sebesar Rp 1,4 miliar kepada pengacara Luhut MP Pangaribuan dan Rp. 1,4 Milyar Albert Hasibuan. and Rp. 6,748 milyar. Untuk membantu mantan Direktur BI Paul Sutopo, BI membayar Rp6,748 miliar kepada Kantor Hukum Mayasyak, Rahardjo & Partners.

Aliran dana Bank Indonesia Rp100 miliar berawal dari laporan BPK yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Laporan dengan nomor 115/S/I-IV/11/2006 itu dikirim ke KPK pada 14 November 2006. Dalam laporan itu disebutkan, melalui rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 diputuskan meminta YPPI menyediakan dana sebesar Rp100 miliar untuk dua keperluan.
Bukti-bukti pencairan itu yaitu: Cek dari YPPI No EB 033262 senilai Rp2 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari pada 27 Juni 2003 dan dicairkan pada 30 Juni 2003. Cek No EB 033263 senilai Rp5 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari pada 2 Juli 2003, Cek No EB 033264 senilai Rp0,5 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari, Cek No EB 033270 senilai Rp7,5 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari 23 Juli 2003, cek No EB 033570 senilai Rp3 miliar dan cek No EB 033508 senilai Rp7,5 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada 17 September 2003. Kemudian cek No EB 033515 senilai Rp6 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada 4 Desember 2003.
Tujuh cek senilai Rp31,5 miliar itu dicairkan Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, langsung diserahkan ke DPR. Pencairan tersebut merupakan realisasi hasil keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003, yang terdiri dari Dewan Gubernur BI saat itu adalah Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI), Anwar Nasution (deputi gubernur senior), dan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, R Maulana Ibrahim, Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

Iklan

2 Tanggapan

  1. Anwar Nasution sebagai apa ya?

  2. Waah, angka angkanya cukup bombastis, itu data sumbernya dapat darimana yaa ??

    Salam kenal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: