Indonesian Voices, Indonesia, Suara Rakyat Indonesia, Suara Masyarakat Indonesia, Openi Rakyat Indonesia, Rakyat Bersuara Rakyat Berpendapat Aspirasi Rakyat Aspirasi Masyarakat Masyarakat Indonesia Voice of Indonesian Bring of Voices Bring Voices of Indonesian Indonesian People Voices Indonesia Merdeka Indonesian Freedom Suara Umat Aspirasi Umat Indonesian Statement Sound of Indonesia Sekali Merdeka Tetap Merdeka


Mari Ikut Dalam Gerakan Bersama Sedunia Memotong Mata Rantai Penyebaran Virus Flu Burung Demi Menyelamatkan Jiwa Umat Manusia di Bumi
Juli 19, 2008, 2:32 am
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:
Oleh Heri Hidayat Makmun

( Silahkan copy paste, translate ke berbagai bahasa dan sebarkan ) 

Tingkat dan metode penularan flu burung semakin menjadi kekhawatiran dunia setelah beberapa kasus ditemukan di Turki dengan tingkat penyebaran yang diduga sangat cepat. Negara-negara Eropa kini berjaga-jaga karena flu burung - yang pertama muncul di Asia Timur - telah mencapai Turki yang dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa.

Para ilmuwan khawatir wabah global jenis virus flu burung yang mematikan pada manusia akan melanda sebentar lagi karena wabah semacam ini cenderung terjadi tiga atau empat kali dalam masa satu abad. Flu burung kemungkinan besar akan menjadi pemicunya. Satu kasus saja yang menjadi penyebab penyakit itu - H5N1 - menimbulkan kekhawatiran besar.

Virus ini amat mudah menular dan mematikan pada unggas yang disebarkan lewat unggas. H5N1 sudah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia sejak pertama kali muncul di Asia Tenggara pada 2003. Para pakar menduga tidak lama lagi virus itu akan berubah sifat dan mengembangkan kemampuan untuk ditularkan dengan mudah di kalangan manusia.

Penyebaran yang dilakukan dengan media udara, debu, atau sentuhan langsung, sehingga virus ini lebih berbahaya dari pada virus penyebab AIDS atau lainnya jika dilihat dari mekanisme penularannya.

Jenis flu burung baru yang mampu memicu pandemi mematikan dapat bermutasi apabila virus flu burung bergabung dengan virus influenza manusia. Hal ini bisa terjadi apabila seorang manusia tertular kedua jenis flu tadi pada saat yang bersamaan. Dikhawatirkan jenis virus baru itu dapat menyebar dengan mudah dan cepat, menewaskan penderitanya dalam jumlah besar. Orang-orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh prima tidak dapat menangkal infeksi tersebut.Penyakit itu bisa membunuh sekitar dua juta orang di seluruh dunia dan banyak lainnya akan tertular. Hal ini didasari dari perkiraan para ahli.

Melihat potensi masa depan yang semakin berbahaya, sangat penting artinya bagi umat manusia untuk terus mendukung usaha-usaha Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari untuk mereformasi organisasi dunia WHO demi menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia yang berada di negara miskin, negara-negara dunia ketiga.

Demi hak hidup jutaan nyawa tersebut suara Siti Fadilah Supari harus tetap didengar dan kita harus menjaga agar dia tetap dapat terus berbicara untuk menegakkan keadilan dan akses vaksin dan obat flu burung bagi negara-negara miskin. Semua negara harus mendapatkan akses obat yang murah. Tidak akan bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus flu burung jika ada salah satu negara saja gagal dalam menangani penyebaran virus ini.

Bahwa kerawanan dan potensi penyebaran virus flu burung dalam jangka panjang sangat mengkewatirkan oleh karena itu, harus ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan penularan baik dengan proteksi pada peternakan unggas,  satwa liar kebun binatang, maupun satwa liar secara cepat dan sistematis di seluruh dunia, terutama pada negara-negara yang telah jatuh korban kematian akibat virus H5N1 ini seperti China, Indonesia, Thailand, Vietnam, India dan lainnya. 

Kesempatan untuk menyelamatkan generasi manusia hanya ada pada saat-saat sekarang ini, jika virus ini bermutasi lebih cepat dari yang kita perkirakan maka kita akan berada pada kondisi terkejar pandemi yang telah menyebar luas dan maut bagi umat manusia tak dapat dihindari lagi.

Jika memang betul proses penularan sudah sampai pada generasi virus yang bermutasi dengan kemampuan menularkan dari manusia ke manusia, kecepatan penyebaran bukan secara deret hitung (1,2,3, dan seterusnya ), tetapi secara deret ukur yang berlipat-lipat (1,2,4,8, dan seterusnya). Sekali lagi kesempatan kita ada pada saat sekarang ini, jangan lengah mari berkerja bahu membahu memutus mata rantai virus ini diseluruh dunia.

Perlu pengadaan vaksin obat yang dilakukan dengan pengembangan penelitian dari pihak-pihak non komersial, atau gabungan pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Melakukan penelitian secara bersama diantara negara-negara di dunia. Berbuat secara tulus dan demi menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia dan demi kelangsungan spesies manusia.

Posisi Pemerintah Indonesia dalam masalah ini harus menjadi pemimpin dan pelopor untuk terwujudnya hal tersebut, diharapkan Pemerintah SBY melakukan tindakan-tindakan diplomasi dan menjalin kerjasama dalam kawasan regional ASEAN dan internasional dengan negara-negara lainnya dalam menangani terjadinya pandemik virus avian influenza H5N1.

Pemerintah juga harus terus meyakinkan pihak WHO agar organisasi ini kembali pada khitahnya untuk secaran tulus menyelamatkan jiwa manusia, dan menghentikan kerjasama komersial yang secara ilegal menyerahkan 51 sampel virus flu burung kepada perusahaan tanpa memperhatikan hak para korban dan negara asal dari virus tersebut.

Akses data yang berada di dan berusaha agar WHO dapat menjadi penyedia vaksin media dan terus berupaya untuk terus melakukan penelitian yang lebih transfaran, dan agar data penelitian dapat diakses oleh seluruh peneliti di dunia agar proses penelitian dapat cepat menemukan cara penanggulangan virus ini, dan juga cepat menemukan vaksin yang lebih murah dan mudah untuk diproduksi diseluruh dunia.

Proses penelitian yang terbuka dan transparan ini penting artinya agar menghindari penggunaan sampel virus avian influenza ini dijadikan senjata pemusnah masal yang mengerikan.  Kenapa hal ini penting karena pada kenyataanya akses untuk mendapatkan data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC tidak bisa dilakukan seperti yang pernah dialami The Straits Times Singapura pada tanggal 27 Mei 2006.

Sebagai usaha kita untuk ikut juga memerangi penyebaran flu burung ini mari ikut menyebarkan tulisan ini. Silahkan dicopy paste dan dipostingkan dalam blog atau website Anda, atau dicetak dan dibagikan kepada teman-teman di seluruh dunia agar menjadi gerakan bersama di planet bumi ini untuk memotong mata rantai penyebaran virus H5N1 ini.  Dan bagi yang memahami bahasa-bahasa diseluruh di agar ditranslate dan disebarkan dengan bahasa setempat.

 

 



Hitung-Hitungan Golput Ala Gus Dur Terlalu Omong Kosong
Juni 17, 2008, 4:43 am
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:

Oleh Heri Hidayat Makmun

Menurut data KPU Pusat dari hasil Pilpres lalu menunjukkan bahwa jumlah suara golput lalu sebesar 22,35 persen dan Pilpres II sebanyak 25,07 persen. Jumlah angka golput ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang “nyeplos” sebesar 40% untuk Pilpres tahun 2004.

Berdasarkan hasil Pemilu 2004 suara PKB hanya mendapatkan sebesar 11 jutaan pemilih, dengan rincian 10 jutaan dari pemilih Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sisanya 1 juta pemilih lainnya dari wilayah Indonesia lainnya.

Gus Dur mengatakan hasil ini adalah sebesar 13% dari seluruh suara (entah bagaimana rumus hitungnya Gus Dur ini?) Kemudian dia menghitung suara golput Pilpres 2004 yang berdasarkan data KPU sebesar 25,07% tetapi dia katakan 40% ditambah dengan pemilih PKB tahun 2004 yang dikatakannya sebesar 13% tadi menjadi 60% (ini juga saya masih bingung bagaimana cara dia menghitungnya). Sehingga hasil 60% pemilih golput ini menghilangkan legitimasi hasil Pilpres 2009.

Dari sini jelas apa yang dikatakan Gus Dur tadi tidak perlu dikwatirkan dan tidak perlu dibesar-besarkan. “Omong Besar Gus Dur” ini tidak akan laku di pasaran pemilih. Seperti tidak lakunya PKB sebagai partai masa depan. Kemungkinan hancurnya suatu partai keluarga yang paling tradisional di Indonesia PKB ini sudah didepan mata.

O iya, Gus Dur juga lupa bahwa suara PKB yang dihitungnya sudah harus dikurangi oleh dua orang Muhaimin Iskandan dan Lukman Edi serta para pengikut setianya. Belum lagi para Kiyai dan Ulama Jawa Timur yang masuk dalam korp Ulama Langitan sudah tidak mendukung Gus Dur lagi. He.. he .. Gus Dur … Gus Dur… Memang pinter ndagel! Mbok ya kalau mau jadi presiden dan bisa jalan-jalan lagi ngomong aja! Ndak perlu ngajak-ngajar golput! Itu kan jelas merusak proses pendewasaan berdemokrasi bangsa ini. Gitu aja kok repot!



Episode Hubungan Indonesia - Malaysia Penuh Kecemburuan dan Prasangka.
Juni 6, 2008, 3:17 am
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:

 

Sepanjang sejarah perjalanan dua saudara serumpun antara Indonesia dan Malaysia penuh dengan cerita kecemburuan, prasangka dan kemesraan. Sejak Malaysia di jajah Inggris dan Indonesia dijajah Belanda. Malaysia yang lebih bersifat keinggrisan dan kebarat-baratan pada masa lalu, menjadi percikan api yang membakar amarah Sukarno untuk menerbitkan kata yang menjadi cukup terkenal : “Ganyang Malaysia”. Disisi lain pada waktu itu, hubungan luar negeri Indonesia lebih dekat ke China dan Rusia.

 

Awal konfrontasi Malaysia - Indonesia dimulai dengan keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunai, Serawak, dan Britania Borneo Utara (Sabah). Ketiga wilayah ini merupakan jajahan Inggris, dan oleh Inggris digabungkan menjasi Semenanjung Malaya yang menjadi cikal bakal Malaysia. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila mayoritas di daerah yang ribut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi PBB. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, dan tidak menginginkan campur tangan pihak luar.

Sukarno menganggap hal ini merupakan perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme Inggris, karena pada kenyataanya ada sebagian wilayah yang menginginkan masuk ke Republik Indonesia. Wilayah ini berada diperbatasan Kalimantan Indonesia - Kalimantar Utara (Sabah) dan Brunai. Pemimpin masyarakat tersebut memberontak terhadap pemerintahan Brunai dan membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Sultan Brunai meminta pertolongan kepada Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) yang berpusat di Singapura. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh tentara Inggris.

Di Kuala Lumpur pada waktu itu terjadi demontrasi yang anti Indonesia, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto-foto Sukarno dan Lambang Garuda, yang dibawa ke hadapan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman. Emosi Sukarno meledak dan melancarkan gerakan yang terkenal dengan Indonesia dan presiden Indonesia.Atas usulan dan rekomendasi Inggris, Malaysia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini memicu cemburu Sukarno yang keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Kemudian membentuk suatu organisasi pengganti PBB yang diberinama Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo). Mengganti Olimpiade dengan Games of the New Emerging Forces (GANEFO).

Malaysia yang merasa siap berhadapan langsung dengan Indonesia, melibatkan Inggris, Selandia baru dan Australia dalam konfontasi dengan Indonesia. Australia menerjunkan pasukan 3 resimen tentara Special Air Services (SAS). Sementara Indonesia mendapatkan pasokan sejata dan obat-obatan dari China. Saat-saat inilah hubungan Jakarta - Beijing semakin kuat. Demikian juga usaha Sukarno untuk mendekati Rusia. Masa rejim Sukarno merupakan masa perkembangan komunis yang subur, sedangkan Malaysia yang masih dijajah Inggis merupakan benteng kaum liberal untuk menghadang perkembangan komunis.

Di lain waktu ketika Sukarno terjatuh dari kekuasaannya akibat “Supersemar” paska pemberontakan G30S PKI yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Masa awal Rejim Suharto merupakan masa yang sangat tragis bagi Partai PKI, yang anggotanya banyak dibunuh dan diasingkan diberbagai pulau di Indonesia. Gerakan dan Isme yang diusung Suharto menarik barat yang liberal untuk ikut membackup dari belakang. Mudah untuk dibuktikan bahwa gerakan-gerakan mahasiswa tahun 60-an banyak disusupi oleh LSM barat yang menjadi donatur mahasiswa langsung atau maupun tidak langsung.

Pada tanggal 28 Mei 1966 diadakan konferensi di Bangkok Thaliland. Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Perjanjian ini merupakan awal dari efisode baru hubungan Indonesia dan Malaysia yang lebih harmonis. Tentara di tarik mundur dari perbatasan dan kekerasan berakhir. Tanggal 11 Agustus 1966 dilakukan perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia.

Pada masa-masa Suharto ini hubungan Indonesia menjadi seiring dan sejalan. Bahkan pada pertengahan rejim Suharto berkuasa banyak para pelajar, petani, guru Malaysia yang belajar di Indonesia. Bahkan Malaysia menganggap Indonesia adalah kakak kandung Malaysia, terutama pada masa Perdana Menteri Mahatir Muhammad berkuasa. Apalagi ketika Singapura yang menjadi “orang ketiga” dalam hubungan Indonesia Malaysia juga ikut menganggap Indonesia sebagai saudara tua. Pertumbuhan Indonesia yang cepat di bawah program pembangunan yang diusung Suharto menjadikan Indonesia di kagumi dan disegani bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga di Asia bahkan dalam hubungan-hubungan regional maupun inter regional, Indonesia banyak menjadi mediator yang bijaksana. Kesan ini cukup mempengaruhi hubungan Indonensia Malaysia yang stabil dalam kemesraan.

Paska kejatuhan rejim Orde Baru yang dianggap korup dan mencederai hak asasi manusia, yang dimotori juga oleh mahasiswa dengan mengusung revormasi menuju Indonesia baru. Pada masa itu kejatuhan Suharto akibat krisis moneter yang berkepanjangan dan pada akhirnya menjadi krisis multidimensi bagi Indonesia. Suharto berusaha tetap mencengkramkan kekuasaan dalam goyah kekuasannya, melalui perpanjangan rejim orde baru berupa pengangkatan Habibie menjadi pengganti Suharto. Pada masa Habibie hubungan Malaysia dan Indonesai masih tetap baik dan tetap bertekad memajukan ASEAN sebagai isu utama penguatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang ketika itu juga ikut terpuruk. Peran Indonesia dalam berbagai hubungan di regional Asia Tenggara dan Asia masih tetap menonjol dan meneruskan kebijakan-kebijakan masa Suharto.

Ketika Abdurrahman Wahid berkuasa yang didapat dari hasil pemilu. Hubungan Indonesia Malaysia mulai gamang. Kekuatan diplomasi Indonesia baik di dalam ASEAN maupun Asia semakin menurun dan terpuruk. Dalam masa-masa inilah Malaysia sudah mulai merasa kakak tertuanya ini adalah saudara yang merugikan adiknya. Di picu oleh tenaga kerja Indonesia yang masuk secara ilegal dan kebijakan Gus Dur yang mulai berkedip mata dengan Israel yang pada masa-masa Suharto dan Habibi adalah “daerah hubungan yang terlarang”. Malaysia yang masih dipimpin PM Mahatir Muhammad merasa saudaranya ini sudah mulai salah jalan. Walaupun Gus Dur banyak melakukan “jalan-jalan keluar negeri” tetapi pada masa inilah peran Indonesia dimata ASEAN, Asia dan Internasional mulai menurun dengan drastis. Apalagi Singapura yang selalu menjadi prokaktor dalam hubungan Malaysia dan Indonesia mulai meremehkan peran Indonesia di ASEAN. Bagi Lie KuanYou, Indonesia hanya ada pada masa Suharto, justififkasi yang subjektif ini sangat kentara dalam kebijakan-kebijakan Singapura ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia - Malaysia.

Masa setelah Gus Dur di jatuhkan legislatif yang tidak semakin percaya dengan kepeminpinan Abdurrahman Wahid. Pada masa ini keterpurukan ekonomi belum juga dapat terangkat. Ketergantungan kepada IMF, Bank Dunia dan bantuan luar negeri. Arah revormasi yang semakin tidak jelas memutuskan kekuasaan Gus Dur ditengah jalan. Inilah saat kenaikan Megawati menjadi presiden pengganti Gus Dur. Penggantian ini tidak memberi pengaruh yang positif dalam kekuatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan dalam kaitannya hubungan Malaysia dan Indonesia masih tetap gamang. Dilain sisi isu Sipadan dan Ligitan sudah menjadi isu utama yang semakin menjauhkan dua bersaudara ini, ditambah lagi dengan kemampuan diplomasi Megawati diluar negeri yang lemah dan tidak memiliki arah. Sementara Malaysia terus menggalang kekuatan untuk menguatkan isu Sipadan Ligitan adalah dalam wilayah Malaysia baik di arbitrase-arbitrase internasional, diplomasi ke PBB, pendekatan ke Amerika Serikat dan berbagai intrik Malaysia yang dilakukan terhadap pulau tersebut. Semakin mencengkramkan kuku Malaysia di pulau tersebut. Bahkan penduduk-penduduk pribumi di pulau tersebut banyak yang dipekerjakan dan disekolahkan oleh pemerintah Malaysia. Dalam kondisi seperti itu Megawati tetap tenang dan tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya reaksi-reaksi yang tidak profesional sebagai presiden untuk mengamankan wilayah RI. Disinilah visi dan misi PDI Perjuangan yang menopang Megawati yang bertekad sebagai garda NKRI hanyalah isapan jempol belaka.

Paska pemilu demokratis dengan pemilihan langsung calon presiden RI yang pertama kali, dengan hasilnya memunculkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI. Hubungan Malaysia dan Indonesia semakin parah isu Ambalat muncul sebagai pemicu hubungan Indonesia dan Malaysia yang semakin sulit. Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang masuk Malaysia semakin banyak, berbagai perlakuan kasar warga Malaysia terhadap TKI, menyebabkan demo di dalam negeri Indonesia. Penerapan pemerintah Malaysia yang mulai garang terhadap TKI ilegal dan tidak adanya komunikasi yang efektif untuk menangani berbagai kekerasan terhadap TKI Indonesia semakin meretakkan hubungan tersebut. Dalam jangka panjang Malaysia bertekad mulai mengurani ketergantungannya dengan TKI Indonesia. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap sampai Malaysia dapat secara mandiri menyediakan supplay tenaga kerja dari dalam negerinya sendiri. Bagi Malaysia hubungan ini semakin merugikan. Apalagi peran Indonesia di ASEAN dan Asia tidak juga menjadi lebih baik.Dalam kontek hubungan Indonesia - Malaysia ada pengaruh signifikan kekuatan ekonomi, diplomasi dan peran Indonesia di regional maupun inter regional terhadap perbaikan hubungan Indonesia - Malaysia. Tentunya perlu juga ada saling pengertian dan upaya-upaya pengaruh asing “Singapura” untuk merusak dua saudara serumpun ini. Bagi Indonesia dan Malaysia seakan-akan Singapura merupakan duri dalam daging. Dilain sisi-sisi Singapura juga punya dendam tersendiri sejak ditolak masuk menjadi Federasi Negara-Negara Bagian Malaysia. Konflik-konflik regional ini menjadi tantangan bagi ASEAN kembali berperan secara efektif seperti masa-masa awal berdirinya ASEAN.



Bangkit Versi Dedy Mizwar Dalam Rangka 100 Tahun Kebangkitan Nasional
Juni 5, 2008, 6:28 am
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:

Bangkit

Bangkit itu adalah ….

Susah! Susah melihat orang susah…

Bangkit itu adalah

Malu! Malu jika kita meminta melulu

Bangkit itu adalah …

Mencuri! Mencuri perhatian dunia dengan prestasi!

Bangkit itu adalah …

Marah! Marah jika martabat bangsa dilecehkan!

Bangkit itu adalah …

Tiada! Tiada kata menyerah!

Bangkit itu adalah …

Aku! Aku untuk bangsaku.



Harga Gas Dunia Naik Mengikuti Harga Minyak
Mei 29, 2008, 2:31 pm
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:

Indonesian merupakan penghasil gas terbesar didunia, bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidur di atas gas bumi dan panas bumi. Dalam kelangkaan sumber-sumber energi dunia saat ini, baik berupa kenaikan harga minyak dunia, gas alam, batu bara, panas bumi dan sumber-sumber lainnya yang secara umum mengalami kenaikan yang luar biasa.

Kenaikan harga gas dunia yang melonjak tersebut tidak terasa atau mungkin belum berkah bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tata kelola bahan mineral Indonesia masih carut marut. Dari mulai penetapan perusahaan pengelola yang sebagian besar perusahaan asing, kontrak kerja yang tidak adil dan cendrung merugikan RI, penetapan harga gas yang tidak sesuai dengan harga gas dunia, kebijakan ekpor gas yang berlebihan, dan UU Migas yang merugikan Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPT ternyata produksi gas dalam negeri lebih banyak dijual ke pasar internasional melalui mekanisme ekspor. Data yang dihimpun BPPT menyebutkan ekspor gas yang dikemas dalam bentuk LNG menyita hampir seluruh produksi gas dalam negeri.

Hasil produksi gas perusahaan-perusahaan gas seperti PT Arun (Aceh) dan PT Badak (Bontang). Pada 2000 lalu produksi Arun mencapai 6.706.100 metrik ton, jumlah yang diekspor mencapai 6.747.000 metrik ton. Ladang gas Badak, berproduksi mencapai 20.614.900 metrik ton pada tahun 2000. Sebagian besar produksi dialokasikan untuk kepentingan ekspor, mencapai 20.243.100 metrik ton, rata-rata produksi pada tahun-tahun berikutnya tetap bertahan sampai tahun 2008 ini. Setidaknya data 2002 menyebutkan ekspor mencapai 6.249.700 metrik ton dari total produksi ladang gas Arun yang mencapai 6.242.600 metrik ton. Sedangdkan ladang gas Badak berproduksi hingga kisaran 19.942.200 metrik ton, namun kapasitas ekspornya melampaui produksi mencapai 19.964.800 metrik ton.

Ekspor gas Indonesia berdasarkan jenis pada 2002, berupa LNG sebesar 1.656.472 MSCF (66,12%), LPG 2.474 MSCF(0,10%), pipanisasi ke Singapura 82.619 MSCF (3,30%) dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Nilai ekspor LNG pada 2002 mencapai US$5,595 miliar, kontrak ekspor LNG Indonesia periode 1999-2007 mencapai 29,46 miliar metrik ton, realisasi ekspor hingga kini 3,51 metrik ton. Data 2002 menyebutkan, 69% produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG, LPG dan distribusi gas melalui pipa (ke Singapura).

Tentunya pada tahun 2008 ini harga gas meningkat sangat pesat. Harga gas naik mencapai US$ 3,227 per galon. Harga gas diperkirakan bisa mencapai US$ 4 per galon dipicu kenaikan harga minyak mentah di pasar bursa berjangka. Harga gas rata-rata di New York naik 0,7 persen menjadi US$ 3,22 per galon atau US$ 69 sen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, harga gas sempat menyentuh US$ 3,227 karena permintaan yang tinggi. Harga gas eceran mengikuti minyak mentah naik 25 persen dalam waktu sebulan,

Berita kenaikan harga gas yang tinggi ini tertutupi oleh kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah jarang, bahkan terkesan menutup-nutupi kenaikan harga gas dunia ini. Hal ini mengesankan agar kenaikan harga BBM dalam negeri dapat berjalan lancar tanpa banyak protes dari masyarakat



Roundtable Discussion“Membangun Kerangka Strategis Hubungan Indonesia-Thailand ke Depan: Peluang dan Tantangan”Jakarta, 23 April 2008
Mei 6, 2008, 3:58 pm
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:

Dalam rangka refleksi 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand, BPPK bekerjasama dengan KBRI Bangkok telah menyelenggarakan Roundtable Discussion “Membangun Kerangka Strategis Hubungan Indonesia – Thailand ke Depan: Peluang dan Tantangan” di Ruang Nusantara Deplu tanggal 23 April 2008. Diskusi tersebut membahas isu-isu bilateral dalam bidang Politik, Keamanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta potensi kerjasama yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh Indonesia-Thailand.

Dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, hasil diskusi ini dijadikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah kongkrit dalam kaitan hubungan bilateral RI – Thailand.

Diskusi diawali oleh sambutan Duta Besar Indonesia untuk Thailand, H.E. Ibrahim Yusuf, dan sambutan dari Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Primo Alui Joelianto, yang sekaligus membuka acara tersebut. Diskusi dimulai dengan presentasi dari dua pembicara yaitu Dr. Makarim Wibisono, Mantan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA., Deputi Bidang Politik Kantor Sekretariat Wakil Presiden, dengan moderator Yusra Khan,SH., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan.

H.E. Ibrahim Yusuf dalam sambutannya mengemukakan tentang sejarah hubungan Indonesia-Thailand yang telah dimulai sejak era Sriwijaya dan Majapahit hingga sekarang. Hubungan kedua negara dewasa ini semakin erat dengan meningkatnya kegiatan dan kerjasama, baik pada tingkat G to G, daerah dan P to P contact diberbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, pertahanan, energi dan pendidikan.

Sedangkan Dirjen ASPASAF dalam sambutannya menjelaskan tentang hubungan RI-Thailand yang telah berjalan selama 50 tahun yang secara umum berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Selain itu, diuraikan juga mengenai berbagai kegiatan dan kerjasama bilateral serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hubungan kedua negara a.l. pemanfaatan kekayaan laut dan masalah perbatasan.

Dalam presentasinya, Dr. Makarim menyampaikan tentang peluang, tantangan serta hambatan peningkatan hubungan ekonomi RI – Thailand, khususnya di bidang ekonomi, a.l. di sektor otomotif, energi, dan agro-based industry. Selain itu, Indonesia harus jeli melihat peluang yang ada dalam sektor-sektor ekonomi tersebut agar dapat lebih bermanfaat bagi Indonesia.

Sedangkan Prof. Djohermansyah dalam presentasinya menyampaikan tentang masalah Thailand Selatan dan peran yang diharapkan dari Indonesia dalam kaitan masalah tersebut. Keberhasilan model penyelesaian masalah Aceh meskipun memiliki beragam perbedaan, dimungkinkan untuk diterapkan di Thailand selatan. Perbedaan ini dapat disikapi dengan menawarkan beberapa strategi dan formulasi seperti penyelesaian secara bermartabat dan peningkatan ekonomi dalam paket otonomi khusus.
Paparan makalah dari para pembicara tersebut diakhiri dengan tanya jawab dengan peserta aktif yang sekaligus mengakhiri acara Roundtable Discussion ini.



Aliran Dana Bank Indonesia (BI)
Mei 3, 2008, 6:44 am
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:

Dana BI melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang didirikan Bank Indonesia (BI) sebagian besar digunakan uuntuk penyelesaian masalah hukum. Salah satu kasus yang banyak menyedot dana ini adalah kasus BLBI. Koordiantor Divisi Informasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan publik harus terus mengawal penanganan perkara tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar politisasi kasus yang terjadi belakangan tidak semakin membesar.

Berdasarkan surat laporan Ketua BPK Anwar Nasution kepada KPK tentang aliran dana BI tertanggal 14 November 2006, mengungkapkan aliran dana untuk penyelesaian masalah hukum pejabat BI. Besarnya ongkos penyelesaian masalah hukum tidak hanya Rp68,5 miliar dana milik YPPI, bahkan masih ditambah Rp27,7 miliar dana anggaran BI sehingga totalnya mencapai Rp96,25 miliar. Anggaran resmi BI senilai Rp27,75 miliar digunakan untuk membayar lawyer fee untuk kantor pengacara atau penasihat hukum. Biaya untuk perkara mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono sebesar Rp 1,4 miliar kepada pengacara Luhut MP Pangaribuan dan Rp. 1,4 Milyar Albert Hasibuan. and Rp. 6,748 milyar. Untuk membantu mantan Direktur BI Paul Sutopo, BI membayar Rp6,748 miliar kepada Kantor Hukum Mayasyak, Rahardjo & Partners.

Aliran dana Bank Indonesia Rp100 miliar berawal dari laporan BPK yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Laporan dengan nomor 115/S/I-IV/11/2006 itu dikirim ke KPK pada 14 November 2006. Dalam laporan itu disebutkan, melalui rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 diputuskan meminta YPPI menyediakan dana sebesar Rp100 miliar untuk dua keperluan.
Bukti-bukti pencairan itu yaitu: Cek dari YPPI No EB 033262 senilai Rp2 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari pada 27 Juni 2003 dan dicairkan pada 30 Juni 2003. Cek No EB 033263 senilai Rp5 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari pada 2 Juli 2003, Cek No EB 033264 senilai Rp0,5 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari, Cek No EB 033270 senilai Rp7,5 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari 23 Juli 2003, cek No EB 033570 senilai Rp3 miliar dan cek No EB 033508 senilai Rp7,5 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada 17 September 2003. Kemudian cek No EB 033515 senilai Rp6 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada 4 Desember 2003.
Tujuh cek senilai Rp31,5 miliar itu dicairkan Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, langsung diserahkan ke DPR. Pencairan tersebut merupakan realisasi hasil keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003, yang terdiri dari Dewan Gubernur BI saat itu adalah Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI), Anwar Nasution (deputi gubernur senior), dan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, R Maulana Ibrahim, Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.



BPK Mendapatkan Temuan Penyimpangan Dana Perimbangan 1,54 T
April 19, 2008, 12:50 pm
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag: ,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporannya pada www.bpk.go.id menemukan adanya penyimpangan dalam penerimaan dana perimbangan oleh 45 pemerintah daerah senilai Rp 1,54 triliun. Penerimaan dana tersebut menyimpang karena tidak melalui kas daerah.

Demikian hasil audit BPK terhadap penyaluran dana perimbangan tahun anggaran 2006 dan semester I 2007 senilai Rp 267,14 triliun.  Akibat temuan ini BPK melakukan audit pada September Tahun 2007 untuk menelusuri aliran Dana Perimbangan tersebut.



Pertemuan Kelompok Ahli Mengenai Arah Kebijakan Indonesia Dalam Menyikapi Isu Nuklir Iran di Solo 28 April 2006
April 19, 2008, 12:47 pm
Diarsipkan di bawah: Nasional | Tag:
Perkembangan isu nuklir Iran yang dipicu oleh kecurigaan AS bahwa Iran melakukan kegiatan pengayaan uranium untuk kepentingan militer telah meningkatkan ketegangan di kawasan dan dunia internasional. Walaupun hasil inspeksi IAEA tidak menemukan bukti-bukti bahwa Iran melakukan kegiatan pengayaan uranium untuk kepentingan militer dan sebagai negara yang menandatangani Non Proliferation Treaty (NPT), Iran memiliki hak mutlak (inalienable right) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, namun, AS dan negara-negara Uni Eropa menyatakan kekhawatiran mereka bahwa Iran dicurigai melakukan kegiatan tersebut selain untuk tujuan damai juga untuk pengembangan senjata nuklir yang akan membahayakan keamanan kawasan dan dunia.

Oleh karena itu, AS dan Uni Eropa telah berhasil membawa isu Iran ke Dewan Keamanan PBB yang pada pertemuan tanggal 29 Maret 2006 telah sepakat memberikan Iran waktu 30 hari untuk segera mengakhiri kegiatan pengayaan uraniumnya. Selain itu dengan diakhirinya program pengayaan uranium sesuai dengan apa yang digariskan IAEA maka penyelesaian masalah ini akan dilakukan melalui negosiasi yang menjamin program nuklir untuk tujuan damai. Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Iran tidak menghiraukan tekanan dari AS dan Uni Eropa, bahkan pada tanggal 12 April 2006, Iran menyatakan bahwa negaranya telah berhasil melakukan pengayaan uranium dan mengakui negaranya sebagai negara nuklir.

Posisi Iran semakin tidak menguntungkan karena Amerika Serikat sejak beberapa tahun yang lalu memandang Iran bersama-sama dengan Irak dan Korea Utara merupakan negara yang membahayakan keamanan dunia sehingga dicap sebagai “devil of axis”. Selain itu, kemenangan Ahmadinejad dari partai konservatif sebagai presiden Iran yang sangat anti Israel semakin memperkuat kekhawatiran AS bahwa Iran merupakan ancaman bagi eksistensi Israel dan stabilitas di kawasan. Selanjutnya, mengacu pada tindakan unilateral Amerika Serikat terhadap Irak dengan alasan yang sama (kepemilikan senjata pemusnah massal) maka dikhawatirkan upaya pengembangan teknologi pengayaan nuklir Iran akan berkembang ke arah situasi yang dapat menimbulkan krisis di kawasan dan juga di dunia. Pernyatan-pernyataan Presiden AS yang akan menggunakan kekuatan militer untuk menekan Iran agar menghentikan kegiatan program nuklirnya nampaknya akan mengarah ke tindakan unilateral seperti yang dialami Irak.

Menanggapi permasalahan tersebut, sejak awal Pemerintah Indonesia mendukung hak Iran untuk mengembangkan nuklir dengan tujuan damai sebagaimana ditegaskan dalam NPT. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu diteruskannya proses negosiasi, dan memastikan bahwa proses tersebut produktif dalam mencari solusi masalah nuklir Iran, tanpa menimbulkan ketegangan baru di kawasan. Indonesia juga terus berupaya meyakinkan masyarakat internasional bahwa kegiatan pengembangan nuklir yang dilakukan pemerintah Iran, benar-benar untuk tujuan damai. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia merupakan partisipasi aktif Indonesia dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, seperti antara lain tanggal 30 Januari 2006 Presiden RI telah memanggil Dubes AS, Uni Eropa, Rusia dan China di Jakarta untuk menyampaikan sikap dan posisi Indonesia yaitu agar semua pihak yang terkait sebaiknya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui upaya-upaya damai dengan dialog dan negoisasi. Indonesia juga melakukan pendekatan secara langsung terhadap Iran untuk dapat bekerjasama dengan IAEA dan patuh terhadap NPT, untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat internasional atas nuklir Iran. Namun demikian Indonesia tetap mempertegas posisinya bahwa meskipun Indonesia mendukung hak sah negara non-nuklir, termasuk Iran untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, tetapi akan menentang dan menolak segala bentuk pengalihan teknologi nuklir untuk tujuan damai ke tujuan-tujuan militer.
(Sumber www.deplu.go.id)